Hubungan Indonesia dan Vietnam

A. Sejarah Politik di Indonesia
Sistem politik itu dipelajari daripada sejarah bangsa itu mulai dari masa silam, masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Sistem politik Indonesia secara filsafat, secara sosiologis, secara historis, secara ideologis, secara kultural, secara hukum, secara konstitusi adalah sistem politik demokrasi. Hal ini disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

Mendidik Generasi Muda Dengan Pendidikan Lingkungan

Sedih hati kita melihat alam Indonesia yang begitu luas dan kaya, makin habis dan rusak. Bencana alam terjadi dimana-mana, meninggalkan sejuta tangis, derita, dan kenangan pahit bagi anak cucu kita. Lingkungan menjadi tidak bersahabat lagi. Orang begitu cemas dengan bencana alam, apalagi melihat dan mengingat bencana Tsunami di Aceh yang meninggalkan berjuta tangis dan derita berkepanjangan hingga kini. Krisis lahan di Kalimantan Selatan, akibat tambang yang membuat kota tersebut bagai kota mati. Kebakaran hutan di Kalimantan Timur, yang mempengaruhi status hutan Kaltim sebagai salah satu paru-paru dunia. Krisis banjir dimana-mana yang menyisakan derita dan tangis bagi banyak orang.

Gerakan Menentang Penjajahan Belanda dan Fasisme Jepang

1. Pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Barat Perubahan sistem Pemerintahan Hindia Belanda mulai berubah sejak abad ke-20 ketika ditetapkan Decentralisatie Wet oleh Pemerintah Belanda. Dalam tahun 1922, dikeluarkan Bestuurshervomingswet (ind. Std. 1922 No. 216) yakni Undang-Undang, tentang Reorganisasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut memungkinkan pembentukan Daerah-Daerah otonom yang lebih besar dari gewest lama dengan nama “Provincie” sedang bagian-bagian dari Provincie dapat dibentuk daerah-daerah Otonom. Di samping itu, Undang-Undang tentang Reorganisasi Pemerintahan tersebut memberikan juga ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan sentral (dekonsentrasi). Reorganisasi dalam susunan pemerintahan dalam negeri (Binnenlands Bestuur) dengan jalan :